KASANEWS.COM – Pesawaran – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran, Jayadi Yasa, menyatakan penyesalannya atas beredarnya foto Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran di ruang publik sebelum rilis resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pesawaran.
Dalam keterangan, Kamis (10/7/2025), Jayadi menegaskan bahwa foto resmi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran belum dirilis secara resmi oleh Dinas Kominfo selaku pihak yang berwenang.
“Kami menyayangkan beredarnya foto tersebut. Publik diharapkan memahami bahwa foto resmi yang sah dan diakui oleh Pemda belum dikeluarkan,” tegas Jayadi.
Kadis Kominfo mengimbau seluruh lapisan masyarakat, media, dan instansi terkait untuk tidak menyebarluaskan foto non-resmi dan bersabar menunggu versi resmi dari Pemda.
“Foto resmi akan dirilis melalui kanal resmi Pemda Pesawaran dalam waktu dekat. Mohon ditunggu dan gunakan hanya foto yang telah disahkan,” tambahnya.
Ditempat yang berbeda, Ketua Umum Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Mursalin MS, menyatakan keprihatinannya atas beredarnya figura foto Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran versi tidak resmi di masyarakat. Pernyataan ini menanggapi maraknya penjualan figura berisi foto editan pasangan pemimpin daerah tersebut.
“Kami menyayangkan keras beredarnya figura foto Bupati dan Wakil Bupati yang belum diverifikasi oleh Pemda. Figura seperti ini berpotensi menyesatkan publik dan tidak mencerminkan otoritas resmi,” tegas Mursalin di Kantor FMPB, Kamis (10/7).
Ia secara khusus mengingatkan seluruh Kepala Desa dan instansi pemerintah agar tidak tergesa-gesa membeli atau memasang figura foto non-resmi.
“Tolong tunda dulu pembelian figura hingga versi resmi dirilis Kominfo. Anggaran desa atau dana instansi jangan digunakan untuk barang tidak sah,” imbaunya.
Pernyataan FMPB ini sejalan dengan imbauan Kadis Kominfo Pesawaran, Jayadi Yasa, sebelumnya yang menegaskan foto resmi pasangan Bupati-Wabup belum dirilis.
“Ke depan, pastikan hanya figura resmi Pemda Pesawaran yang digunakan di kantor-kantor desa dan instansi. Ini bentuk penghormatan pada prosedur pemerintahan,” pungkasnya.
Editor: RNSP
