KASANEWS.COM – Bandar Lampung, 24 Juni 2025 — LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung dengan tajam menyuarakan keprihatinan atas lonjakan kekayaan mencurigakan salah satu pejabat tinggi di BUMN energi, PT Pertamina (Persero). Berdasarkan data resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Executive GM Regional Sumbagsel PT Pertamina Patra Niaga, Erwin Dwiyanto, mengalami kenaikan kekayaan fantastis sebesar 321,93% dalam rentang waktu hanya empat tahun.
Dari semula Rp2,26 miliar pada laporan akhir 2020, melonjak drastis menjadi Rp9,53 miliar per 31 Desember 2024.
Sekretaris Jenderal DPD Lampung Triga Nusantara Indonesia, Faqih Fahrozi, S.Pd., dalam pernyataannya hari ini, menyebut kenaikan tersebut sebagai “anomali serius dalam tata kelola keuangan pejabat negara.”
“Kita bicara tentang lonjakan hampir tujuh kali lipat dalam waktu empat tahun. Ini bukan sekadar urusan pribadi, ini persoalan publik. KPK harus turun tangan menelusuri asal-usul kekayaan ini. Jangan sampai institusi BUMN jadi ladang subur untuk pemburuan rente,” tegas Fahrozi.
Data yang dikaji Triga Nusantara mengungkap bahwa:
Harta Tanah dan Bangunan naik dari Rp1,56 miliar menjadi Rp5,83 miliar (naik 272,98%).
Kendaraan dan Mesin bertambah signifikan dari Rp505 juta ke Rp1,02 miliar.
Kas dan Setara Kas mengalami lonjakan mencolok dari Rp461 juta menjadi Rp2,65 miliar—kenaikan lebih dari 475%.
Faqih Fahrozi juga menyoroti adanya dugaan manipulasi data atau pengalihan jenis aset karena beberapa aset bernilai miliaran tidak tercatat di tahun 2020 namun muncul di 2024, seperti properti di Jakarta Selatan senilai Rp4,1 miliar.
“Kami akan segera menyampaikan laporan resmi kepada KPK dan PPATK untuk audit forensik terhadap transaksi keuangan saudara Erwin Dwiyanto. Kami tidak ingin kekayaan negara dirampok lewat celah jabatan strategis,” ujar Fahrozi.
Lebih lanjut, DPD Lampung LSM Triga Nusantara Indonesia menyerukan:
1. KPK segera membuka penyelidikan resmi terhadap laporan LHKPN Erwin Dwiyanto.
2. Menteri BUMN Erick Thohir memberikan klarifikasi atas pengawasan internal Pertamina Patra Niaga.
3. DPR RI Komisi VI diminta mengagendakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) khusus mengenai transparansi aset pejabat di lingkungan BUMN.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya jargon, tapi keharusan. Negara tidak boleh kalah dengan mafia kekuasaan berkedok profesional BUMN,” tutup Faqih Fahrozi.
Editor: RNSP
