Menu

Mode Gelap
Ketua BEM Unila Soroti Pendidikan, Aditiya: Gelap Gulita Tanpa Kejelasan Rusak Parah! 15 Tahun Jalan Poros Kelurahan Di Lampung Tengah Terabaikan Ketua DPD Lantik Pengurus Cabang HIPAKAD Lampung Utara di Aula Makodim 0412/LU Gelar Kajian Fikih Anak Sholehah, MIN 1 Pesawaran Ajari Siswi Ilmu Haid dari Sisi Kesehatan dan Agama PSSI Mesuji Hadiri Pembukaan Turnamen Tahunan SMK Setia Bakti, Iqbal Wahyu: Mari Jaga Tradisi Olahraga Gelar HUT Ke-51 IWAPI Lampung, Sinergi Lintas Sektor Perkuat Fondasi Ekonomi Digital

Politik

Mukhlis Basri Anggota DPR RI, Kritik Keras Sistem Pencatatan Penumpang Merak–Bakauheni: “Tidak Ada Nama, Tidak Ada Data!”

badge-check


					Mukhlis Basri Anggota DPR RI, Kritik Keras Sistem Pencatatan Penumpang Merak–Bakauheni: “Tidak Ada Nama, Tidak Ada Data!” Perbesar

KASANEWS.COM – Jakarta – Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Rabu malam, 2 Juli 2025, memantik perhatian serius dari anggota DPR RI. Salah satu sorotan tajam datang dari Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti buruknya sistem pencatatan dan pelayanan penumpang di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan pada Selasa, 8 Juli 2025, Mukhlis mengungkapkan pengalamannya sebagai pengguna rutin jalur tersebut setiap pekan.

“Saya bisa pastikan, penumpang tidak tercatat namanya. Saya ini pengguna rutin jalur Merak-Bakauheni tiap Jumat. Saat beli tiket, saya hanya ditanya ‘berapa orang’, tanpa diminta nama, KTP, atau identitas lain,” tegasnya.

Pernyataan Mukhlis ini menegaskan lemahnya sistem administrasi dan pencatatan penumpang yang bisa berdampak fatal jika terjadi kecelakaan. Tanpa data yang akurat, proses evakuasi dan identifikasi korban menjadi sangat sulit dilakukan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan keselamatan pelayaran bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut nyawa manusia.

“Sistem kita lemah. Pencatatan tidak maksimal, pengawasan juga longgar. Ini harus segera dibenahi,” tegas Lasarus dalam forum RDP tersebut.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelabuhan, sistem tiket, hingga jumlah pasti penumpang dan kru kapal dalam setiap pelayaran. Tanpa data yang presisi, pemerintah akan kesulitan bertindak cepat dan akurat saat terjadi musibah.

Lasarus juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Menteri Perhubungan untuk membahas persoalan ini secara khusus, termasuk kemungkinan alokasi anggaran tambahan untuk peningkatan sistem digitalisasi dan pengawasan pelabuhan.

“Kita belum pegang data lengkap. Tapi jelas, ini persoalan serius. Saya kira perlu ada investasi sistem agar hal ini tidak terulang,” pungkasnya.

Editor: RNSP

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ketua BEM Unila Soroti Pendidikan, Aditiya: Gelap Gulita Tanpa Kejelasan

18 Februari 2026 - 09:18 WIB

Rusak Parah! 15 Tahun Jalan Poros Kelurahan Di Lampung Tengah Terabaikan

16 Februari 2026 - 00:49 WIB

Ketua DPD Lantik Pengurus Cabang HIPAKAD Lampung Utara di Aula Makodim 0412/LU

12 Februari 2026 - 12:42 WIB

Gelar Kajian Fikih Anak Sholehah, MIN 1 Pesawaran Ajari Siswi Ilmu Haid dari Sisi Kesehatan dan Agama

11 Februari 2026 - 10:37 WIB

PSSI Mesuji Hadiri Pembukaan Turnamen Tahunan SMK Setia Bakti, Iqbal Wahyu: Mari Jaga Tradisi Olahraga

11 Februari 2026 - 06:44 WIB

Trending di Daerah