Menu

Mode Gelap
Sinergi PKH dan Baznas: Penyaluran Kursi Roda untuk Tingkatkan Mobilitas Warga Miskin di Tegineneng Audiensi ESI Kota Bandar Lampung: Perkenalan Pengurus dan Dukungan untuk Turnamen Hari Anak Nasional: MIN 1 Pesawaran Adakan Senam Ceria dan Deklarasi Anti Bullying HIPMI Lampung Gelar Rapat Strategis: Pembentukan Badan Semi Otonom untuk Memperkuat Kaderisasi dan Jaringan Bisnis Ketua MUI Pesawaran: LGBT dan Penyimpangan Seksual Merusak Moral Bangsa Pengurus MUI Kecamatan Tegineneng Gelar Jalsah Triwulan di Pondok Pesantren Al Fatah

Politik

Mukhlis Basri Anggota DPR RI, Kritik Keras Sistem Pencatatan Penumpang Merak–Bakauheni: “Tidak Ada Nama, Tidak Ada Data!”

badge-check


					Mukhlis Basri Anggota DPR RI, Kritik Keras Sistem Pencatatan Penumpang Merak–Bakauheni: “Tidak Ada Nama, Tidak Ada Data!” Perbesar

KASANEWS.COM – Jakarta – Insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Rabu malam, 2 Juli 2025, memantik perhatian serius dari anggota DPR RI. Salah satu sorotan tajam datang dari Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti buruknya sistem pencatatan dan pelayanan penumpang di jalur penyeberangan Merak–Bakauheni.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan pada Selasa, 8 Juli 2025, Mukhlis mengungkapkan pengalamannya sebagai pengguna rutin jalur tersebut setiap pekan.

“Saya bisa pastikan, penumpang tidak tercatat namanya. Saya ini pengguna rutin jalur Merak-Bakauheni tiap Jumat. Saat beli tiket, saya hanya ditanya ‘berapa orang’, tanpa diminta nama, KTP, atau identitas lain,” tegasnya.

Pernyataan Mukhlis ini menegaskan lemahnya sistem administrasi dan pencatatan penumpang yang bisa berdampak fatal jika terjadi kecelakaan. Tanpa data yang akurat, proses evakuasi dan identifikasi korban menjadi sangat sulit dilakukan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan keselamatan pelayaran bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut nyawa manusia.

“Sistem kita lemah. Pencatatan tidak maksimal, pengawasan juga longgar. Ini harus segera dibenahi,” tegas Lasarus dalam forum RDP tersebut.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelabuhan, sistem tiket, hingga jumlah pasti penumpang dan kru kapal dalam setiap pelayaran. Tanpa data yang presisi, pemerintah akan kesulitan bertindak cepat dan akurat saat terjadi musibah.

Lasarus juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Menteri Perhubungan untuk membahas persoalan ini secara khusus, termasuk kemungkinan alokasi anggaran tambahan untuk peningkatan sistem digitalisasi dan pengawasan pelabuhan.

“Kita belum pegang data lengkap. Tapi jelas, ini persoalan serius. Saya kira perlu ada investasi sistem agar hal ini tidak terulang,” pungkasnya.

Editor: RNSP

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sinergi PKH dan Baznas: Penyaluran Kursi Roda untuk Tingkatkan Mobilitas Warga Miskin di Tegineneng

24 Juli 2025 - 11:25 WIB

Audiensi ESI Kota Bandar Lampung: Perkenalan Pengurus dan Dukungan untuk Turnamen

23 Juli 2025 - 16:54 WIB

Hari Anak Nasional: MIN 1 Pesawaran Adakan Senam Ceria dan Deklarasi Anti Bullying

23 Juli 2025 - 12:00 WIB

HIPMI Lampung Gelar Rapat Strategis: Pembentukan Badan Semi Otonom untuk Memperkuat Kaderisasi dan Jaringan Bisnis

22 Juli 2025 - 13:32 WIB

Ketua MUI Pesawaran: LGBT dan Penyimpangan Seksual Merusak Moral Bangsa

21 Juli 2025 - 09:54 WIB

Trending di Daerah